Terkait Dugaan Pungutan Liar di Pasar Teramo, Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Maros Dilaporkan Oleh LBH Salewangan

INDONESIASATU.CO.ID:

MAROS -LBH melayangkan laporan berdasarkan adanya permintaan pedagang pasar Sentral Maros yang akan dipindahkan ke Tramo.

Koordinator Tim Advokat LBH untuk Pasar Sentral Maros, Umar mengatakan, laporan secara tertulis yang dilakukannya, disertai bukti berupa selip setoran retribusi yang dipungut oleh Kopumdag.

"Kami melapor ke Polda berdasarkan permintaan pedagang. Pedagang keberatan, sudah bayar retribusi di Tramo, tapi masih berjualan di pasar Sentral. Jumlah retribusinya juga naik dua kali lipat," katanya.

Di pasar Sentral, pedagang hanya membayar retribusi Rp 5.000. Sementara di Tramo, dimintai Rp 10.000. Pedagang sudah tiga bulan membayar retribusi di Tramo, tapi tidak pernah dipindahkan.

Padahal berdasarkan aturan, menurut Umar, pedagang baru bisa membayar retribusi saat sementara berjualan. Hal tersebut membuat adanya dugaan pungli.

Selain itu, kondisi lods, lapak dan kios di Tramo juga sempit. Ukurannya hanya sekitar 2x3 meter. Sementara di pasar sentral, luas tempat jualan 2x5 meter.

"Bayaran retribusi naik dua kali lipat di Tramo. Baru tempatnya sempit. Sebelum ditempati, sudah ada pungutan liar. Makanya kami lapor, pemerintah tidak boleh bertindak seenaknya," katanya.

Selain itu, LBH juga melaporakan masalah pembangunan Tramo. Pasar tersebut dinilai belum layak untuk ditempati berjualan oleh pedagang.

Meski bagunan baru, namun kondisi Tramo seprti proyek lama, yang memprihatinkan. Tramo dibangun terkesan asal-asalan dan todak sesuai dengan bestek.

"Kami juga melaporkan masalah pembanguan ke Polda Sulsel. Kami nilai tramo tidak layak dijadikan tempat jualan. Kalau hujan, air tergenang di lantai Tramo," katanya.

Sejumlah atap Tramo sudah bocor. Jika difungsikan sebelum diperbaiki, pedagang akan kesusahan. Barang dagangannya akan basah dan rusak.

"Kami nilai itu, bukan tramo, tapi pasar terapung. Coba perhatikan lantainya kalau hujan, pasti tergenang air. Bagunan apa itu. Kok masih baru dan belum ditempati, tapi sudah rusak," ujarnya. 

Sementara seorang pedagang pasar sentral, Fadli juga mengaku keberatan jika dipindahkan ke Tramo. Pasar tersebut tidak layak ditempati.

Berbagai masalah yang terjadi Tramo, diantaranya, tidak ada sarana ibadah jenis Musala, aliran listrik dan ketersedian air PDAM. 

Padahal, hal tersebut harus diadakan dulu, sebelum pemindahan pedagang. Pasalnya, ssbagian besar pedagang beragama Muslim. 

Jika listrik tidak ada, maka pedagang tidak bisa menggunakan kipas angin. Begitu juga dengan air, pedagang yang akan salat di tempat jualannya, tidak tahu harus berwudhu dimana.

"Apakah kami dinilai bukan Muslim, sehingga tidak ada musala. Kami mau salat juga. Tidak masjid dekat, kecuali Al Markaz. Listrik dan air juga tidak ada. Harusnya, semua hal itu harus diadakan dulu," ujarnya.

Masalah lain yang diungkap pedagang buah tersebut, yakni pembagian tempat jualan di Tramo berlangsung curang. Sejumlah pedagang di Tramo mendapat tempat, padahal tidak pernah jualan di pasar Sentral.

Dia menyebut pedagang yang dimaksud, diantaranya, anggota DPRD Maros, H Ikram, pengusaha ternama, Hj Nur Bagang dan H. Dahlan. Ketiga pedagang tersebut, sebelumnya berjualan di luar area pasar Sentral.

"Banyak pedagang pindah ke Tramo, tapi tidak ada tempatnya di pasar sentral. Seperti, H Ikram. Dia itu menjual di rumahnya. Tapi dapat tempat di Tramo. Begitu juga dengan pengusaha Hj Nurbagang dan Haji Dahlan," katanya.

Padahal, pemerintah telah berjanji, akan memprioritaskan pedagang pasar Sentral di Tramo. Sejumlah pedagang aktif di pasar Sentral, justru tidak mendapat tempat di Tramo.

"Kalau ada yang tidak percaya dengan ucapan saya, silahkan dicari sendiri. Apa yang saya katakan, itu benar. Kami hanya diakal-akali saja," ujarnya.  

Ahmad

  • Whatsapp

Berita Terpopuler

Index Berita